Keadilan Distribusi Dalam Perspektif Syariah

Keadilan Distribusi Dalam Perspektif Syariah

Idris Parakkasi Konsultan Ekonomi Syariah

 

Muamalah merupakan salah satu bagian utama dalam Islam, dimana muamalah setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat berbagi dengan cara saling berdistribusi antara satu dengan lainnya. Fenomena tingkat kemiskinan yang semakin menyolok dalam realitas kehidupan sekarang ini baik antar individu, kelompok, masyarakat atau antar negara akibat adanya ketidakadilan dalam sistem distribusi. Akibat ketidakadilan sistem distribusi menimbulkan penyakit sosial seperti ketidakharmonisan hidup manusia, kurang bergeraknya potensi ekonomi serta timbulnya masalah krimiminal. Dalam ekonomi kapitalis  setiap orang diberi kebebasan secara mutlak dalam kepemilikan pribadi. Karena itu sistem kapitalis perdagangan terpusat pada distribusi pasca produksi setelah menghasilkan barang dan jasa dalam suatu aktivitas produksi.  Olehnya itu mereka mengeksploitasi tenaga kerja dengan upah yang tidak seimbang agar terjadi efisiensi untuk memperoleh laba yang maksimun serta menguasai modal untuk menopoli. Sistem kapitalis memiliki watak menopoli secara luas, kadang-kadang satu perusahaan memilki banyak anak cabang sehingga merupakan negara dalam negara. Mereka tidak tunduk pada negara, bahkan dapat mempengaruhi kebijakan negara dengan berbagai macam cara meskipun merugikan masyarakat banyak. Tak seorang pun bisa membatasi jenis, jumlah produksi dan laba yang diperolehnya. Pada akhirnya merekalah yang berhak menentukan jumlah produksi dan besarnya keuntungan serta manajemen distribusi. Berbeda dengan  paham ekonomi sosialis, produksi  tunduk pada peraturan negara. Seluruh sumber produksi adalah milik negara, termasuk distribusi barang dan jasa harus diputuskan melalui kebijakan negara. Negaralah yang menyusun strategi produksi rakyat, juga menentukan garis-garis besar distribusi., upah, gaji, bunga, laba dan para pegawai atau pekerja  diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Pada dasarnya sistem sosialis juga menopoli sebagaimana kapitalis, dimana monopoli oleh negara terhadap semua sarana produksi, mulai dari tanah, pabrik, pertambangan, pertanian, perdagangan dan jasa. Negara juga menguasai seluruh laba dan tidak dikembalikan melainkan sebagian kecil saja kepada kaum buruh yang memimpikan kesejahteraan yang dijanjikan dibawah naungan sosialisme.

Distribusi dalam ekonomi Islam mencakup pengaturan  kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus  dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah syariah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, termasuk kaidah distribusi setelah meninggal dunia dalam bentuk warisan, hibah dan wasiat.  Ekonomi islam juga memiliki politik  dalam distribusi  pemasukan, melalui unsur-unsur produksi antara individu masyarakat dan kelompoknya. Disamping adanya pengembalian distribusi dalam jaminan sosial  melalui zakat, infaq, sadaqah atau wakaf. Para ekonom menjelaskan bahwa problematika ekonomi yang paling menonjol dulu sampai sekarang adalah  adanya pemusatan kekayaan pada segelintir orang atau negara tertentu. Hal ini disebabkan adanya ketidakadilan dalam proses distribusi sumber ekonomi, kekayaan, serta pemasukan. Sesunguhnya sistem ekonomi kapitalis telah gagal dalam merealisasikan keadilan distribusi yang berdampak buruk  secara sosial yaitu memperdalam jurang antar negara, memperdalam jurang antara anggota masyarakat, bahkan anggota masyarakat dalam kelompoknya yang berdampak pada meratanya kemiskinan dan ketidakadilan. Sedangkan ekonomi sosialis tidak bisa mewujudkan keadilan bagi tingkatan pekerja seperti yang dijanjikan, bahkan justru memiskinkan masyarakat dalam semua tingkatan dan kelompoknya.

Dalam Al-qur’an dan hadis-hadis Rasulullah SAW masalah distribusi cukup lugas disampaikan dalam upaya membangun tatanan kehidupan sosial ekonomi yang seimbang antara lain; Pertama al-qur’an menjelaskan cara pendistribusian dan sumber-sumbernya yang penting misalnya pembagian zakat yang mendetail, pembagian ghanimah dan harta fa’i, kewajiban nafkah kepada keluarga serta kerabat. Kedua menegaskan hukum-hukum distribusi yaitu ada yang wajib atau suka rela (sunnah) bahkan termasuk pendusta agama bagi yang tidak mau berkontribusi pada orang fakir-miskin khususnya anak yatim piatu. Ketiga Islam secara tegas melarang penimbunan dan pemusatan kekayaan pada sekelompok orang tertentu saja (QS.59:7). Keempat Allah SWT memberikan balasan terbaik bagi orang yang banyak berdistribusi di dunia (kesejahteraan) dan akhirat (syurga). Kelima sikap para pemimpin kaum muslimin (khalifah)  sangat menekankan pentingnya menegakkan keadilan yaitu keadilan dalam hukum dan keadilan dalam distribusi.

Tujuan distribusi dalam Islam antara lain; pertama, menyatukan hati manusia dalam kebaikan dan kebenaran dari nilai-nilai ilahiyah sehingga mereka semakin taat kepada pencipta-Nya; Kedua membersihkan dan mensucikan  manusia dari sifat serakah, tamak, egois, dan individualis. Ketiga membangun kesetiakawanan sosial dan kebersamaan , menjalin ikatan cinta kasih sayang dan mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat. Keempat tujuan ekonomi yaitu, pengembangan harta, memberdayakan sumber daya manusia, mewujudkan kesejahteraan ekonomi serta pemanfaatan sumber-sumber ekonomi secara efektif dan berdaya guna.Kelima, menghindari kegiatan spekulatif dan kazaliman dalam distribusi pendapatan dan kekayaan

Untuk merealisasikan distribusi yang adil maka perlu diupayakan adanya politik distribusi yang mencakup beberapa hal; yaitu Pertama, aturan kepemilikan, baik yang terkait dengan kepemilikan pribadi maupun kepemilikan umum. Kedua distribusi pemasukan yaitu pembagian berdasarkan tugas dan tanggungjawab, besarnya gaji/upah dan tingkat kesejahteraannya, model pembagian hasil dari modal baik modal uang maupun modal barang, serta pemanfataan tanah. Ketiga jaminan Sosial yaitu tanggungjawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dan negara terhadap individu-individu yang membutuhkan dengan cara memenuhi kebutuhan mereka dan menghindari keburukan mereka yaitu tidak merealisasikan kebutuhan mereka. Jaminan sosial ini merupakan tanggungjawab pemerintah serta masyarakat secara umum terutama yang memiliki kecukupan.

Menyadari bahwa sistem kapitalis dan sistem sosialis gagal mewujudkan tingkat keadilan dan kesejahteraan bagi manusia baik individu, kelompok atau negara disebabkan karena tidak adanya keseimbangan dalam sistem distribusinya. Olehnya itu perlu segera diwujudkan solusi sistem distribusi yang bersifat ilahiyah yang dapat menjamin keadilan dan kesejahteraan lahir batin bagi setiap manusia baik pada tingkat individu, kelompok maupun negara yaitu sistem distribusi yang sesuai syariah. Wallahu ‘Alam